Politik anggaran selama ini yang berbentuk piramida terbalik telah membuat adanya Jakarta sentris. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi dan bedah buku karangannya yang bertajuk “19 Kementerian Negara; Sebuah Pemikiran” di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).

“Selama ini politik anggaran kita berbentuk piramida terbalik, dimana semua uang ditaruh di Kementerian dan menggemukkan anggaran di Pusat, sementara di bawah hanya dikucurkan sedikit demi sedikit, sehingga terjadi Jakarta sentries,”jelas Agun.

Kondisi “Jakarta sentries” yang demikian menyebabkan para pejabat daerah beramai-ramai pergi ke Jakarta untuk memperoleh kucuran dana lebih besar. Hingga kemudian terjadi praktek mafia anggaran. Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga dapat memicu terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di beberapa daerah.

Olehkarenanya, ke depan Agun beranggapan untuk mewujudkan Indonesia sejahtera adalah dengan membutuhkan political will pemerintah untuk merubah struktur anggaran dari piramida terbalik ke sistem piramida. Dimana anggaran makin ke bawah makin besar.Sehingga anggaran terbesar berada di daerah, sementara di pusat tidak terlalu banyak menampung anggaran.

“Dengan sistem anggaran Piramid, Pusat hanya bertugas membuat kebijakan, melakukan supervisi atas unsur yang menjadi tanggung jawabnya, structure follows function. Sementara penerapan konsep money follow function dapat dilakukan berdasarkan fungsi atau satuan kerja  yang telah dibentuk berdasarkan UU. Oleh karena itu syarat awal dipenuhinya money follow function dilakukan dengan melihat fungsinya, sehingga penggunaannya tepat sasaran,”papar Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini. (Ayu) foto: naefuroji/parle/hr